Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menghendaki Joko Widodo segera menyita sikap dan memastikan kembali penolakan wacana Presiden mampu memimpin tiga periode. Pernyataan Mardani sekaligus menanggapi kesangsian mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menangkap gelagat pembahasan pasal Presiden dapat kembali terpilih tiga periode.

Menurut dia, ide kepemimpinan Jokowi di dalam tiga periode merupakan suatu hal yang berbahaya. Ia kuatir perihal itu justru dapat menjadi tirani bagi masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI itu tak menampik kesangsian Amien soal potensi tiga periode presiden Jokowi. Apalagi, kesangsian itu keluar di sedang konflik internal Partai Demokrat dengan melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

“Kembali terhadap tirani (presiden tiga periode). Tanda-tanda mampu saja berkembang. Apalagi ada cerita KLB Demokrat,” kata dia.

Pendiri Partai Ummat sekaligus bagian Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar, Amien Rais sebelumnya mencurigai ada usaha yang ditunaikan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal di dalam peraturan hukum supaya pemerintahan mampu kembali memimpin di dalam tiga periode. Kasus-kasus ini cukup merepotkan apalagi mengingat bahwa beberapa hari yang lalu merupakan peringatan tepat genap 1 tahun virus Covid-19 ditanggulangi Indonesia.

Amien Rais Angkat Suara Perihal Presiden 3 Periode

Amien menangkap tanda yang berkembang ke arah Jokowi tiga periode melalui sebagian isu politik sebagian waktu terakhir. “Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang, dapat memaksa masuknya pasal supaya mampu dipilih ketiga kalinya,” kata Amien melalui account Instagram pribadinya, Sabtu. Terkait isu jabatan presiden tiga periode, Jokowi dulu memastikan bahwa dirinya tak setuju dengan usul itu. Jokowi justru curiga pihak yang mengusulkan wacana selanjutnya mengidamkan menjerumuskannya.

“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, mengidamkan menampar wajah saya, mengidamkan cari muka, atau mengidamkan menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019. Jokowi memastikan bahwa dirinya adalah produk penentuan segera berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi. Saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi menekankan supaya tak melebar dari persoalan haluan negara.

Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengungkap keresahannya perihal situasi politik di Tanah Air sebagian waktu terakhir. Amien mencurigai ada usaha yang ditunaikan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal di dalam peraturan hukum supaya pemerintahan mampu kembali memimpin di dalam tiga periode.

“Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang, dapat mamaksa masuknya pasal supaya mampu dipilih ketiga kalinya,” kata Amien.

Namun, ia menilai arah politik yang berkembang sebagian waktu paling akhir berpotensi supaya pemerintah waktu ini mampu memimpin di dalam tiga periode. Dia pun menyebut bahwa posisi masyarakat waktu ini telah capai bagian ‘sekarang atau tidak serupa sekali. “Ini luar biasa. Jadi sekarang kita seluruh telah hingga terhadap tahapan Its now or never. Tomorrow will be too late,” katanya yang juga mengingatkan hal tersebut seperti pada moto permainan pada saat berjudi dengan agen sbobet.

Setahun Berlalu Corona Masih Di Tanggulangi Di Indonesia

Corona Masih Di Tanggulangi Di Indonesia – Setahun berlalu sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberitakan masalah COVID-19 pertama di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, Jokowi dan Terawan Agus Putranto, menteri kesegaran pas itu, duduk dengan di beranda Istana Merdeka menggelar konferensi pers untuk memberitakan beberapa kasus korupsi Indonesia dua WNI yang di konfirmasi positif COVID-19. Kini pandemi udah menyebar ke seantero negeri. Dalam setahun, udah lebih dari 1,3 juta orang yang dinyatakan positif COVID-19, dan sekitar 36 ribu pasien udah kehilangan nyawa.

Dalam {beberapa|sebagian|lebih dari satu} hari terakhir, Indonesia sebenarnya mencatat tren penurunan masalah harian COVID-19. Namun, pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyebut perihal ini sebagai sebuah penurunan semu. Ia menggarisbawahi bahwa penurunan masalah harian tersebut justru berlangsung akibat turunnya testing atau pengujian COVID-19 di tanah air. “Jadi yang namanya testing itu mengalami penurunan konsisten ya, bahkan di tiga hari terakhir ini udah jauh di bawah obyek minimum WHO yang mestinya untuk Indonesia 39 ribu pengecekan per hari, tempo hari tanggal 1 Maret tinggal 18 ribu sekian. Bayangkan, kurang dari separuh obyek minimum.

Corona Masih Di Tanggulangi Di Indonesia Dan Di Cari Pengatasannya

Hari ini setahun pandemi Corona udah melanda Indonesia. Masyarakat pun mempunyai penilaian atas kinerja pemerintah menangani pandemi ini. Menurut karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan, Endra Widjanarko, penularan virus corona masih belum daftar sbobet dikendalikan, lebih-lebih masih memburuk.

“Kalau dicermati dari angka menurut aku malah buruk. Yang positif dan meninggal masih tinggi. Padahal udah setahun,” kata Endra selagi dihubungi, Selasa, 2 Maret 2021. Pria berusia 30 th. itu pesimistis pagebluk corona ini bisa cepat berakhir, meski pun udah ada vaksin Covid-19. Sebabnya, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo amat amburadul di dalam menangani wabah ini.

Pada selagi itu bermacam kalangan terperanjat bersama dengan pembatasan ketat yang dikerjakan pemerintah China. Sejak Januari hingga Juni, Wuhan ditutup dari mobilitas orang yang hendak masuk atau muncul ke kota lain. Walau kebijakan ‘lockdown’ itu mengakibatkan dampak di bermacam sektor untuk warga lokal, langkah itu terbukti amat sukses untuk menangani penyebaran virus corona. Setahun setelahnya, China adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai kisah sukses menangani pandemi.

Beberapa Kasus Korupsi Indonesia

Sebentar ulang anda akan meninggalkan th. 2020. Tahun yang di mana membawa dampak seringkali orang bermukim di lokasi tinggal dampak pandemi Covid-19. Selama th. 2020, di Indonesia tidak saja pandemi virus corona, tetapi kasus-kasus dan berita terbaru seputar korupsi pun makin mengganas di Tanah Air. Korupsi ialah kejahatan spektakuler (extraordinary crime) yang merusak sendi perekonomian sebuah negara.

Kasus Korupsi Jiwasraya

Di th. 2020 masalah korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero) bahkan di sebut sebagai kerugian besar untuk negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mencapai sampai belasan triliun rupiah. Kasus ini menyeret eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya periode 2008-2014, Syahmirwan dituntut sekitar 18 th. penjara.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara, Syahmirwan dinilai terbukti laksanakan korupsi yang merugikan finansial negara senilai Rp16.807 triliun. Di samping itu, masalah ini pun menyeret Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya 2008-2018, Hendrisman Rahim, ia dituntut 20 th. penjara.

Kasus Suap Jaksa Pinangki

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ialah tersangka di dalam masalah penyuapan duwit 500.000 dolar AS, lebih tidak cukup Rp7,3 miliar dari buronan Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra yang kala itu sedang melakukan sbobet login dan bermain judi dengan kata beda Djoko Tjandra.

Jaksa Pinangki yang mengusahakan memulangkan Djoko Tjandra tanpa harus dipidana menjalani sidang perdananya terhadap Rabu 23 September 2020 di Ruang Sidang Kusumahatmaja, Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.

Beberapa Kasus Korupsi Indonesia

Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster Menteri KKP Edhy Prabowo

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo diciduk KPK. Dia diciduk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bareng istri dan {beberapa|sebagian|lebih dari satu} orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Kasus yang menjeratnya tentang ekspor embrio lobster atau benur.

KPK menilai Edhy Prabowo sebagai terduga terhadap 26 November 2020. Di samping Edhy, KPK pun menilai enam terduga lainnya yang pun terseret di dalam masalah ekspor embrio lobster atau benur.

Mereka yang diputuskan tersangka penerima suap yaitu Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara dikira sebagai pihak pemberi, KPK menilai Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

KPK menduga, Edhy Prabowo terima suap bareng keseluruhan Rp10,2 miliar dan 100.000 dolar AS dari Suharjito. Suap selanjutnya diberikan supaya Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menyerahkan izin untuk PT Dua Putra Perkasa Pratama guna terima izin sebagai eksportir embrio lobster atau benur.

2 Berita Djoko Tjandra Terbaru

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyoroti lemahnya aspek pengawasan sejumlah institusi seperti link sbobet terpercaya yang merupakan tempat dimana kasus pelarian Joko Soegiarto Tjandra dengan sebutan lain Djoko Tjandra.

Ia menilai kinerja pengawasan di internal kepolisian dan kejaksaan nyaris tak keluar agar oknum mampu beraksi. “Kita mampu katakan bersama dengan benar-benar benar-benar gamblang bahwa pengawasan melekat dari internal instansi aparat penegak hukum, dari kepolisian dan kejaksaan, itu mampu dirasakan nyaris mati, nyaris terkubur hidup-hidup,” ujar Julius dalam diskusi daring, Rabu (5/8/2020).

Kasus surat jalur palsu

2 Berita Djoko Tjandra Terbaru

Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalur palsu yang digunakan dalam pelariannya. “Hasil daripada gelar adalah peserta sepakat mengambil keputusan tersangka, yakni saudara JST,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2020). Djoko berhasil keluar-masuk Indonesia meski berstatus sebagai buron Bahkan, Djoko sempat mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga sebabkan e-KTP dan paspor. Diduga, surat jalur palsu tersebut yang memuluskan pelarian Djoko Tjandra keluar-masuk Indonesia. Dalam kasus tersebut, polisi telah mengambil keputusan dua tersangka lain, yakni Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo serta Anita Kolopaking.

Ia mengatakan, tidak tersedia organisasi advokat yang mengakui pengacara Djoko Tjandra waktu mengajukan PK, Anita Kolopaking, sebagai anggota. Padahal, kata Julius, untuk menjadi advokat dibutuhkan penyumpahan dari organisasi.

Ia menuturkan, tanpa penyumpahan dari organisasi, seorang advokat tak mampu dilantik di pengadilan tinggi. Menurut Julius, pengawasan yang lemah tersebut diikuti bersama dengan tidak adanya pemeriksaan lebih lanjut. “Jadi yang kita dengar hanya statement biasa, tunjukkan bukan anggota (organisasi advokat), namun apakah lantas tersedia pemeriksaan lebih detail, tersedia investigasi bersama dengan yang lain, juga berkoordinasi bersama dengan lembaga-lembaga negara?” ucap dia.

Dugaan suap mengenai penghapusan “red notice”

Djoko juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dalam berita hangat di Indonesia kali ini, Ia berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap mengenai penghapusan red notice di Interpol atas namanya. Djoko dianggap sebagai pemberi suap. Menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono, Djoko mengakui telah berikan duwit demi mengurus red notice. Kendati demikian, Awi mengaku tidak mampu membeberkan nominal duwit yang dimaksud secara rinci.

Pemerintah secara resmi memperpanjang Larangan WNA Yang Masuk Ke Indonesia dari 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Hal ini dilakukan untuk menghindari peningkatan transmisi mahkota, bahkan untuk berita terbaru banyak disorot masyarakat Indonesia baru. Perpanjangan PPKM atau berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2021 dilakukan bersama dengan perpanjangan larangan di Indonesia.

Ini adalah perpanjangan dari tahap ketiga. Sebelumnya, pemerintah melarang orang asing dari 1 hingga 14 Januari 2021, diikuti oleh International Covid-19 International Coidista di Pandemi pada 15 hingga 25 Januari 2021. Jumlah kasus mahkota yang tetap tinggi itu membuat menteri koordinator ekonomi. Airlangga Hartoto memperkuat larangan masuk sementara di WNA.

Jangan lewatkan transmisi TV kompas hidup 24 jam, tanpa henti di forum berita terkenal Indonesia, sehingga Anda tidak ketinggalan berita lengkap dan langsung langsung langsung dari beberapa daerah di Indonesia. Berlangganan juga saluran YouTube Kompas TV dan aktifkan bel sehingga dapat menjadi pemberitahuan terakhir video secara langsung.

Larangan WNA Yang Masuk Ke Indonesia Diperpanjang

Menteri Koordinasi Ekonomi Hartoto Airlangga mengatakan pemerintah akan memperpanjang larangan untuk memasuki Indonesia kepada member bandar sbobet online selama dua minggu. Ini sejalan dengan kebijakan pelaksanaan pembatasan pada kegiatan masyarakat (PPKM) yang dikenakan pada Jawa dan Bali.

“Diketahui bahwa pemerintah meningkatkan pembatasan kegiatan masyarakat antara 11 hingga 25 Januari, tetapi sebelum itu, presiden menerima larangan di Indonesia yang diperpanjang. Jadi sekarang, dari 1 hingga 14 (Januari) memanjang dua hari, jadi, Tentu saja, itu berlaku 14 hari, “katanya setelah pertemuan terbatas di Istana Negara, Jakarta.

Kebijakan itu diambil karena perkembangan pandemi di negara itu semakin tidak terkendali. Akumulatif menjelaskan kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 828.026 kasus dengan tingkat kematian 2,93 persen, tingkat penyembuhan adalah 82,3 persen, tingkat kepositifan 15,75 persen dan kasus aktif 14,84 persen.

Untuk mengantisipasi kelangkaan tenaga medis dalam pandemi ini, pesta Anda santai beberapa aturan, sehingga ribuan dokter dan perawat yang tidak memiliki surat pendaftaran (str) dapat secara resmi bekerja secara langsung.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai bahwa Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) jadi kehilangan pesona kemampuan mobilitas kesukarelawanannya. Ungkapan Ray Rangkuti itu merupakan sebuah sindiran, soal mengkritik pemerintah yang dipersilahkan Jokowi, namun bagaimana tanpa berurusan dengan polisi. Apalagi mengingat kasus akhir tahun lalu tentang undang-undang omnibus law .

“Akan lebih banyak ulang gejala di mana penduduk membuktikan pesimisme publik pada presiden berasal dari pada gegap gempita menyongsong ajakan. Presiden (Jokowi), secara perlahan, jadi kehilangan pesona kemampuan mobilitas kesukarelawanannya, seperti yang selama ini dilekatkan padanya,” katanya, Rabu (17/2/2021).

Kritik Ray Ngangkuti Tentang Kepercayaan Rakyat Pada Presiden RI

Ia juga amat sependapat dengan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menanyakan soal mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan polisi. “Sangat benar (pernyataan JK). Jika dicermati tanggapan penduduk atas ajakan presiden supaya penduduk aktif mengeluarkan kritik justru lebih banyak mendapat tanggapan pesimis berasal dari pada optimis,” ungkapnya.

Menurutnya, ajakan Jokowi supaya mengkritik pemerintah itu bakal bergejala kepada pesimisme publik atas ajakan tersebut. “Tanggapan pesimis berasal dari pada optimis membuktikan dua hal. Pertama, keyakinan kepada presiden tambah menurun. Gejalanya bukan saja pada pesimisme publik atas ajakan tersebut, namun juga di dalamnya ajakan wakaf nasional yang disikapi dingin oleh masyarakat,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla diserang buzzer setelah melontarkan pernyataan berkenaan kritik pada pemerintah. Saat itu JK mengkaji soal demokrasi di Indonesia pada jaman ini. Menurut dia, perlu ada keseimbangan atau check plus balance dalam mobilisasi demokrasi, salah satunya ialah dengan kehadiran kritik. Bagaimana tidak, untuk hal kecil seperti undang-undang 303 yang melarang adanya perjudian. Sampai saat ini masih ada banyak masyarakat yang mengakses daftar sbobet.

Namun yang berjalan seringkali pihak yang melayangkan kritik pada kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian. Hal berikut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan barang siapa untuk mengemukakan kritik kepada pemerintah. “Harus ada check plus balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat bermacam kritik lebih dari satu hari lalu, Presiden menginformasikan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi anggota berasal dari upaya kita,” kata JK selagi isikan acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021) kemarin.

Berita Mengenai Tim Sar Indonesia Dalam Menangani Bencana

SAR (search and rescue) atau Berita Mengenai Tim Sar merupakan pekerjaan dan usaha mencari ! Serta menolong dan mengamankan jiwa insan dalam Berita Mengenai Tim Sar. yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah laksana pelayaran, penerbangan, dan bencana terbesar di Indonesia yang kian marak pada saat ini !

Operasi SAR pada lazimnya dikoordinir oleh Basarnas (Badan SAR Nasional). Basarnas pun melakukan pemantauan terhadap semua unsur dan potensi SAR yang tercebur dalam penelusuran (TNI, Polri, BPBD, Tagana, dan seluruh organisasi/instansi yang mempunyai potensi mengerjakan SAR yang terjun ke lapangan pada saat mengerjakan pencarian) sebagai format pembinaan terhadap unsur/potensi SAR (pasal 8 dan 9 UU No 29 tahun 2014).

Berita Mengenai Tim Sar Indonesia Dalam Menangani Bencana

Tiap anggota kesebelasan Search And Rescue mempunyai tugas tersendiri, diantaranya terdapat SC (SAR Coordinator) dari pihak pemerintah yang memiliki wewenang dalam penyediaan fasilitas. Lalu, terdapat SMC (SAR Mission Coordinator) yang adalahorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi dalam menilai lokasi pencarian, strategi penelusuran yang juga dilakukan oleh badan judi internasional seperti https://clickbet88new.asia/ (berapa unit, kiat dan fasilitas), OSC (On Scene Commander) dan pun SRU (Search Rescue Unit) yang bertugas di lapangan.

1. Tahap Awal (Preliminary Mode)

Pada etape ini, Tim pencari akan mengoleksi informasi-informasi awal, mengerjakan perencanaan penelusuran awal, perhitungan-perhitungan, mengkoordinasikan rombongan pencari, memebentuk pos pengendali perencanaan, menggali identitas subjek, perencanaan operasi dan evakuasi.

2. Tahap Pemagaran ( Confinement Mode )

Dalam Berita Mengenai Tim Sar ini, Tim bakal memantapkan garis batas guna mengurung orang yang ditetapkan atau dikhawatirkan hilang supaya berada di dalam areal pencarian.

3. Tahap Pengenalan ( Detection Mode )

Ditahap ini, Tim akan mengerjakan pemeriksaan ke lokasi yang dicurigai menjadi titik hilang korban. Apabila dirasa perlu, dilaksanakan pencarian dengan teknik menyapu (sweep searches). Lalu, dilaksanakan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang diketemukan firasat atau dagangan yang ditinggalkan oleh korban.

4. Distress Phase (Detresfa)

Adalah sebuah keadaan terpaksa yang diperlihatkan bila pertolongan yang cepat sudah diperlukan oleh seseorang yang tertimpa musibah sebab telah terjadi ancaman serius atau keadaan terpaksa bahaya. Berarti, dalam sebuah operasi SAR informasi dan musibah bias diperlihatkan tingkat keadaan terpaksa dan bisa langsung pada tingkat Detresfa yang tidak sedikit terjadi.