Pemerintah Daerah Go Digital

Digital UMKM Pemerintah Daerah

Bagaikan sebuah anomali, pertumbuhan ekonomi digital malah makin lama pesat di sedang jaman pandemi ini. Pandemi Covid-19 sesungguhnya membuat perubahan tabiat kastemer dan peta kompetisi bisnis para pelaku usaha. Pasalnya, terjadi shifting pola mengonsumsi barang dan jasa berasal dari luring (offline) ke daring (online); trafik meningkat sekitar 15%-20%. Dari sisi pelaku usaha, sebanyak 37% kastemer baru manfaatkan ekonomi digital pascapandemi serta menjadi berita hangat seputar politik. Selain itu, 45% pelaku bisnis juga aktif laksanakan penjualan lewat e-commerce sepanjang pandemi.

Pemerintah Daerah Go Digital

Pemerintah Daerah Go Digital

Digitalisasi juga diterapkan di sektor pemerintah tempat lewat kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama menerapkan komitmen transparansi, akuntabel, tata kelola yang baik (good governance), dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Guna mengakselerasi kebijakan ini, Presiden Joko Widodo udah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 2021. Di sini, keterlibatan pemerintah tempat terlampau penting,” tuturnya.

Hingga 26 April 2021, udah terbentuk 42% Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) berasal dari 542 Pemda yang terdiri berasal dari 24 TP2DD Provinsi, 155 TP2DD Kabupaten, dan 50 TP2DD Kota.

“UMKM digital merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen mendorong digitalisasi UMKM tradisional/luring dalam bidang judi yang memudahkan daftar sbobet online tersebut. Dan menambahkan kemudahan bagi UMKM yang udah terdigitalisasi,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di dalam webinar bertema “Percepatan Digital Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi” yang diadakan BeritaSatu Media Holdings, di Jakarta, Rabu (28/04/2021).

Secara umum, produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital terhadap 2020 mencapai US$44 miliar atau tumbuh 11% berasal dari 2019. Bahkan Mckinsey Global Institute (MGI) memprediksi bahwa ekonomi digital bakal mampu menyumbang sebesar US$130-US$150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia di 2025. Selanjutnya, di dalam jangka panjang, besaran kontribusinya bakal mampu mencapai 3,0%.

Dalam rangka pengembangan ekonomi digital, pemerintah udah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital. Strategi ini bakal manfaatkan 4 pilar fondasi untuk mewujudkan ekonomi digital terdepan yang mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Pemerintah berikan pemberian di dalam pembangunan infrastruktur digital agar tercipta iklim inovasi yang baik. UU Cipta Kerja bakal mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital, pada lain lewat pengaturan berkenaan perluasan pembangunan infrastruktur broadband; tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi keperluan masyarakat dan kompetisi bisnis yang sehat; serta kerja mirip pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru,” papar Menko Airlangga.