Joko Widodo Mengalami Krisis Kepercayaan Dari Masyarakat

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai bahwa Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) jadi kehilangan pesona kemampuan mobilitas kesukarelawanannya. Ungkapan Ray Rangkuti itu merupakan sebuah sindiran, soal mengkritik pemerintah yang dipersilahkan Jokowi, namun bagaimana tanpa berurusan dengan polisi. Apalagi mengingat kasus akhir tahun lalu tentang undang-undang omnibus law .

“Akan lebih banyak ulang gejala di mana penduduk membuktikan pesimisme publik pada presiden berasal dari pada gegap gempita menyongsong ajakan. Presiden (Jokowi), secara perlahan, jadi kehilangan pesona kemampuan mobilitas kesukarelawanannya, seperti yang selama ini dilekatkan padanya,” katanya, Rabu (17/2/2021).

Kritik Ray Ngangkuti Tentang Kepercayaan Rakyat Pada Presiden RI

Ia juga amat sependapat dengan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menanyakan soal mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan polisi. “Sangat benar (pernyataan JK). Jika dicermati tanggapan penduduk atas ajakan presiden supaya penduduk aktif mengeluarkan kritik justru lebih banyak mendapat tanggapan pesimis berasal dari pada optimis,” ungkapnya.

Menurutnya, ajakan Jokowi supaya mengkritik pemerintah itu bakal bergejala kepada pesimisme publik atas ajakan tersebut. “Tanggapan pesimis berasal dari pada optimis membuktikan dua hal. Pertama, keyakinan kepada presiden tambah menurun. Gejalanya bukan saja pada pesimisme publik atas ajakan tersebut, namun juga di dalamnya ajakan wakaf nasional yang disikapi dingin oleh masyarakat,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla diserang buzzer setelah melontarkan pernyataan berkenaan kritik pada pemerintah. Saat itu JK mengkaji soal demokrasi di Indonesia pada jaman ini. Menurut dia, perlu ada keseimbangan atau check plus balance dalam mobilisasi demokrasi, salah satunya ialah dengan kehadiran kritik. Bagaimana tidak, untuk hal kecil seperti undang-undang 303 yang melarang adanya perjudian. Sampai saat ini masih ada banyak masyarakat yang mengakses daftar sbobet.

Namun yang berjalan seringkali pihak yang melayangkan kritik pada kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian. Hal berikut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan barang siapa untuk mengemukakan kritik kepada pemerintah. “Harus ada check plus balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat bermacam kritik lebih dari satu hari lalu, Presiden menginformasikan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi anggota berasal dari upaya kita,” kata JK selagi isikan acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021) kemarin.